MAKALAH MATEMATIKA : TRIGONOMETRI

TRIGONOMETRI

Read More

MAKALAH HUKUM : PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK NAKAL

BAB I

PENDAHULUAN

1)      Masalah

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.  Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak,  kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1  (angka 1)   UU No. 3 tahun 1997  tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

            Dalam konteks hukum acara pidana,  Sudarto (1980) menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan  tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah  mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

             Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Hadisuprapto (2003) meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief (1994, pidana penjara dapat memberikan stigma  yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak ”baik”.

2)      Tujuan           

Jadi dalam makalah ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Penajatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadapat anak nakal dan penasehat hokum terhadap Penjatuahanb Pidana Kepada Anak Nakal

BAB II

PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK NAKAL

1. Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak

Telah disebut di muka bahwa undang – undang yang mengatur Pengadilan Anak adalah Undang –undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mulai berlaku 3 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang tersebut.

Pengadilan Anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hokum acara yang berlaku (KUHAP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 (vide Pasal 40).

Memperhatikan klausul tersebut, pembahasan yang berkaitan dengan acara pengadilan anak yang secara umum sudah diatur KUHAP sedapat mungkin tidak dibahas lagi (lihat uraian muka).

Sehubungan dengan hal itu, paparan berikut menjadi penting untuk disimak.

a.      Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Anak

Pengadilan anak adalah pelaksaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus. Pengadilan anak yang berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan hanya ada 4 lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha Negara. Meperhatikan Pasal 2 di atas, idealnya jumlah Peradilan Anak sebanyak jumlah Peradilan Negeri.

Mengenai tugas dan kewenangan peradilan anak (sidang anak) Pasal 3 Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasal 21 menegaskan bahwa siding anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan melesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan adalah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalh bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagiandari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

b.      Kekhususan Pengadilan Anak

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Garis besar kekhususan pengadilan Anak, antara lain sebagai berikut:

1)      Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke siding anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapibelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahundan belum pernah kawin (vide Pasal 4 ayat (1))

2)      Aparat penegak hokum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penutut Umum Anak, Hakim Anak (vide Pasal 1 butir 5, 6, dan 7)

3)      Hakim, Penuntut Umum. Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam siding anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (vide Pasal 6)

4)      Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam siding tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam siding terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya).

5)      Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditntukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (vide Pasal 22).

6)      Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana/anak nakal, antara lain sebagai berikut:

a)      Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (vide Pasal 26 ayat (1))

b)      Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun (vide Pasal 26 ayat (2)).

c)      Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan berupa “menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (vide Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b)

d)     Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dujatuhi salah satu tindakan (vide Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 24).

e)      Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (vide Pasal 27 ayat)

f)       Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1))

g)      Apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lam 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide Pasal 28 ayat (2) dan (3))

h)      Pidana bersyarat dapa dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhakan paling lama 2 (dua) tahun (vide pasal 29 ayat (1))

2. Terdakwa dan Tersangka

a. Ketentuan Umur

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan anak nakal ini (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut:

1)      Anak yang melakukan tindak pidana; atau

2)      Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hokum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal ini, masalah umur merupakan masalh yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam siding anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur. Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:

1)      Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke siding anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2)      Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelas rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimal adalah 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalh umur 18 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Bagaimana apabila tersangka tesebut belum berumur 8 (delapan) tahun? Dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bermasalh dan demi kepentingan/perlindungan anak maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 5 menentukan sebagai berikut:

1)      Jika anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana maka trhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

2)      Apabila Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua,wali, atau orang tua asuhnya maka Penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua,wali, atau orang tua asuhnya.

3)      Jika Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dibina oleh orang tua,wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak trsebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan masyarakat.

Pengalaman praktek membuktikan terjadi tindak pidana sering ada unsur penyertaan (deelneming). Dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh Pasal 7 sebagai berikut:

1)      Anak tetap diajukan ke sidang anak.

2)      Orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

3)      Anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer.

b. Hak-Hak Tersangka-Terdakwa

Terdapat beberapa hak tersangka atau terdakwa yang bersumber dari peraturan Undang-undang Pengadilan Anak. Hak-hak yang dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:

1)      Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua,wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina oleh orang tua,wali, atau orang tua asuhnya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing masyarakat (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3)).

2)      Hak untuk tetap diajukan dalam sidang anak, meskipun melakukan tinmdak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (vide Pasal 7)

3)      Hak diperiksa dalam siding tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal ayat (1) dan (2)).

4)      Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua,wali, atau orang tua asuhnya, jika dilakukan pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5)).

5)      Hak untuk diperiksa oleh Penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyisik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1)).

6)      Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3)).

7)      Rutan, cabang Rutan, atau di tempat tertentu (vide Pasal 44 ayat (6)). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (3)).

8)      Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan social anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4)).

9)      Hak mendapatkan bantuan hokum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemerikasaan (vide Pasal 51 ayat (1)).

10)  Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)).

3. Penyidikan Anak

Ketentuan seputar hokum acara bagi p[engadilan anak bersifat lexpesialis. Demikian juga kiranya, penyidikannya dilakukan oleh Penidik anak. Penyidik adalah Penyidik Anak. Begitu bunyi Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Tugas utama Penyidik Anak yaitu melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Pengaturan perihal penyidikan pada pokoknya termasuk dalam pada Pasal 41, 42, 43, 44, dan 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur masalah penangkapan dan penahanan.

a.      Kualifikasi Penyidikan Anak

Pasal 41 ayat(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik yang dimaksud di atas dapat dipastikan adalah Penyidik Anak dari lingkungan Penyidik Polri. Pengangkatan atau penetapan sebagai Penyidik Anak oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau oleh pejabat lain yang ditunjuk. Mengenai kualifikasi, untuk dapat ditetapokan sebagai Penyidik Anak maka syarat-syarat yang harus dipenuhi (Pasal 41 ayat (2)) adalah:

1)      Telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2)      Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Rumusan itu tidak mensyaratkan kepangkatan Penydik Anak. Untuk itu, masalah kepangkatan tetap tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dari rumusan itu pula disyaratkan Penyidik yang sudah berpengalaman serta mempunyai perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Jelas kualifikasi Penyidik Anak tidak ringan, bagi polisi yang sudah berpengalaman sanagt tepat menjadi Penyidik Anak. Biasanya sifat kodrati keibuan yg luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa anak tetapi tegas, itulah yg diperlukan.

Berikut dalam Pasal 41 ayat (3) diberikan alternative apabila tidak/belum ada Penyidik Anak sebagaimana perlu, tugas penyidikan tsb dapat dibebankan kepada:

1)      Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau

2)      Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

Maksud Penyidik pada angka 1 (satu) adalah Penyidik Polri pada umumnya, sedangkan angka 2 (dua) adalah Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Dalam konteks ini, penjelasan pasal 41 ayat (3) menegaskan sebagai berikut:

1)      Hal tertentu adalah dalam hal belum terdapat Penyidik Anak yang persyaratannya pengangkatannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

2)      Maksudnya adalah agar penyidikan tetapo dapat dilaksanankan walaupun di daerah tersebut ada penunjukan Penyidik Anak.

Menelaah rumusan tersebut, secara berurutan yang dapat melakukan penyelidikan anak nakal adalah:

1)      Penyidik Anak; atau

2)      Penyidik polri pada umumnya (Penyidik bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa); atau

3)      Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

b.      Kewajiban Penyidik Anak

Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijalankan oleh Penyidik Anak khususnya berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni sebagai berikut.

1)      Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, pengertian kekeluargaan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka. Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (Penjelasan Pasal 42).

2)      Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatanm dan bila perlu dapat meminta pertimbanagn atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

3)      Wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Di luar kewajiban tersebut, Penyidik dalam melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua,wali, atau orang tua asuh, menganai hak memperoleh bantuan hokum (vide Pasal 51 (2)).

Meski tidak diatur atas pelanggaran kewajiban, Penyidik tetap harus meningkatkan kemampuan professional. Pejabat yang professional adalah pejabat yang mampu member pelayanan terbaik, tahu kewajiban dan mengetahui pula batas-batas kewenangan serta bekerja dengan tepat dan efektif. Selain itu kerja sama dan koordinasi yang positif sangat membantu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Kewajiban lain yang harus diperhatikan adalah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Penyidik menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hokum (Pasal 44 ayat (4) dan (5))

c.       Kewenangan Penyidik Anak

Seiring dengan adanya kewajiban melekat pula kewenangan dari Penyidik Anak. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap anak nakal, Penyidik Anak mempunyai kewenangan, antara lain sebagai berikut:

1)      Melakukan penangkapan anak nakal, guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari (vide Pasal 43)

2)      Melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari (vide Pasal 44 ayat (1) dan (2))

Kewenangan selengkapnya dari Penyidik, tentu saja seperti yang termaktub dalam Pasal 7 (1) KUHAP.

4. Penuntut Umum Anak

a. Kualifikasi Penuntut Umum Anak

Bunyi Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak. Inilah salah satu kekhususan siding pengadilan anak. Menganai siapa yang disebut Penuntut Umum Anak, dapat disimak dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

BAB III

PENUTUP

1)      Kesimpulan

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara anak pelanggaran hak anak dan tindak pidana anak antara lain :

1.      Pelaksanaan pidana terhadap anak nakal harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi dengan membedakan antara pidana untuk pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran.

2.      Penegakan hukum pidana pada anak tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian permasalahan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan kehidupan sosial anak.

3.      Terhadap anak nakal pelaku tindak pidana pertama kali ideal, dan adilnya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya tanpa harus dijatuhi pidana penjara. Namun jika kondusif bagi kepentingan masa depan anak cukup diberikan tindakan-tindakan berupa pengembalian kepada orang tua kepada negara maupun kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan disertai syarat tambahan yang ditetapan oleh hakim.

4.      Agar diperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang memuat kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga ptusan hakim dapat menumbuh kembangkan kecerdasan intelektual emosi dan sosialnya dikemudian hari.

DAFTAR BACAAN

-          Sudarto, 1980, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung

-          Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Perunjuk Pelaksanaan bantuan Hukum

-          Instruksi bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: Instr-006/JA/19/1981, Nomor: Pol.:Ins/17/X/81 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidangan Perkara-Perkara Pidana

-          Instruksi bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI Nomor: KMA/35/III/1981, Nomor: M.01.PW.07.10 Tahun 1981, Nomor: Instr/001/JA/3/1981 tentang peningkatan Tertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana

-          Keputusan menteri Kehakiman RI Nomor: M.08.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-          Surat Keputusan No.: Skep/619/XII/1983 tentang Penentuan Penunjukan Penyidik dan Pengangkatan penyidik membantu dalam Lingkungan Kepolisian RI

-          Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan egara

-          Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06.UM.01.06 tahun 1983 tentang tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang siding

-          Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.07.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pakaian, Atribut Pejabat Peradilal, dan Penasihat Hukum

-          Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Read More

MAKALAH HUKUM : HUKUM DAN ETIKA BISNIS

PEMBAHASAN

HUKUM DAN ETIKA BISNIS

            Perusahaan bukan hanya perlu menjawab tantangan persaingan global dengan strategi yang tepat tetapi juga sekaligus menjawab tantangan lingkungan. Lingkungan perusahaan yang terus berubah, masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, alam yang juga memerlukan perhatian, menjadikan manajemen perusahaan perlu membuat terobosan program- program yang selain etis juga strategis. Untuk itu perlu diketahui pengertian ‘ etis ‘ dalam dunia bisnis.

Read More

MAKALAH BIOLOGI : PENGARUH JUMLAH PUPUK TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KACANG HIJAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kacang hijau merupakan salah satu tanaman Leguminosae yang cukup penting di Indonesia. Posisinya menduduki tempat ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman Leguminosae yang cukup penting di Indonesia. Sampai saat ini perhatian masyarakat kurangnya perhatian ini di antaranya disebabkan oleh hasil yang dicapai per hektarnya masih sangat rendah.

Tanaman kacang hijau diduga berasal dari kawasan India dan telah lama dikenal dan ditanam oleh petani di Indonesia. Kacang hijau memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan tanaman kacang-kacangan yang lain yaitu :

1.            Lebih tahan terhadap kekeringan.

2.            Hama dan penyakit relatif sedikit.

3.            Panen relatif cepat, pada umur 55-60 hari.

4.            Cara tanam dan pengelolaan dilapangannya serta perlakuan pasca panen relatif mudah.

5.            Kegagalan panen total relatif kecil.

6.            Harga jual tinggi dan stabil.

7.            Dapat dikonsumsi langsung dengan pengolahan yang mudah

Read More

MAKALAH BIOLOGI : Tuberculosis (Askep)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.        Latar Belakang Masalah

Tuberculosis (TB) merupakan penyakit infeksi bakteri menahun yang disebabkan oleh Mycobakterium tuberculosis, suatu basil tahan asam yang ditularkan melalui udara (Asih, 2004). Penyakit ini ditandai dengan pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi. Komplikasi. Penyakit TB paru bila tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan komplikasi seperti: pleuritis, efusi pleura, empiema, laryngitis dan TB usus.

Read More

MAKALAH BIOLOGI : PENYAKIT MENULAR SEKSUAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Penyakit  Menular Seksual adalah penyakit yang menular yang paling umum.  Hampir separo dari orang Amerika yang ditulari PMS berusia dibawah umur 25 tahun. Banyak di antara remaja yang saat ini tengah menderita PMS tanpa menyadarinya.

Bebereapa jenis PMS akan merusak organ reproduksi dalam jika dibiarkan tidak diobati sekalipun tanpa menimbukan gejala seperti nyeri, gatal, atau keluarnya cairan. Walaupun menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh PMS, banyak orang yang merasa segan dan ragu-ragu membicarakan hal ini dengan pasangan seknya.

Akhir-akhir ini terdapat peningkatan dari kejadian PMS ditengah-tengah masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya remaja yang melakukan kegiatan seksual, kebanyakan tanpa mengenakan pelindung. (seks dengan kondom dianggap ‘seks terlindung’). Salah satu alasan lain adalah semakin meluasnya pemakaian pil antihamil. Pil antihamil adalah suatu cara pencegahan kehamilan yang cukup terandalkan-yakni bila diminum secara teratur, hampir dapat dijamin tidak akan terjadi kehamilan.

Akan tetapi pil tersebut tidak memberi perlindungan apa-apa terhadap PMS. Salah satu alasan lain peningkatan kejadian PMS ini adalah karena penyakit seperti infeksi chlamidia, ini sering tidak menimbulkan gejala apa-apa. Orang tang sudah tertular kuman ini tanpa sadar dapat menuralkanya kepada orang lain, dan seterusnya.

Read More

MAKALAH BIOLOGI : Gastritis (ASKEP)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam tubuh manusia banyak terdap system yang saling kerja sama dalam mempertahnkan kehidupan. Sistem pencernaan merupakan salh satu system yang penting dalam tubuh karena hasilnya nanti berupa energi  yang sangat pentinng dalam proses metabolisme dan kelangsungan hidu setiap sel di tubuh.

Dalam system pencernaan banyak organ-organ yang penting, salah satunya adalah lambung. Di Lambung nantinya terjadi pemecahan dan penyerapan karbohidrat dan lapisan ukosa lambung menghasilkan asam lambung (HCL) yang dalam kadar normalnya fungsinya sangat penting.

Lambung (gaster) bisa mengalami kelainan seperti peradangan pada dinding lambung (gastritis) jika pola hidup seperti pola makan dan diet yang tidak normal attau mengkonsumsi jenis obat-obatan bisa mengakibatkan gastritis atau maag.

Read More

MAKALAH SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari system yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi.

Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan

psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi. Berikut ini merupakan beberapa definisi mengenai Sumber Daya Manusia:

1.      Sumber Daya Manusia(SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerjaan atau karyawan).

2.      Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

3.      Sumber Daya Manusia(SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensinyata(real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

B.     Faktor yang Mempengaruhi SDM

Menurut Baron & Byrne (1994) ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor pertama yaitu faktor organisasi yang berisi kebijaksanaan perusahaan dan iklim kerja. Faktor kedua yaitu faktor individual atau karakteristik karyawan. Pada faktor individual ada dua predictor penting terhadap kepuasan kerja yaitu status dan senioritas. Status kerja yang rendah dan pekerjaan yang rutin akan banyak kemungkinan mendorong karyawan untuk mencari pekerjaan lain, hal itu berarti dua faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan karyawan yang memiliki ketertarikan dan tantangan kerja akan lebih merasa puas dengan hasil kerjanya apabila mereka dapat menyelesaikan dengan maksimal. (p.45).

Pendekatan Wexley dan Yukl (1977) berpendapat bahwa pekerjaan yang terbaik bagi penelitian-penelitian tentang kepuasan kerja adalah dengan memperhatikan baik faktor pekerjaan maupun faktor individunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu gaji, kondisi kerja, mutu pengawasan, teman sekerja, jenis pekerjaan, keamanan kerja dan kesempatan untuk maju serta faktor individu yang berpengaruh adalah kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya,

nilai-nilai yang dianut dan sifat-sifat kepribadian. (p.35).

Pendapat yang lain dikemukan oleh Ghiselli dan Brown, mengemukakan adanya lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu:

a. Kedudukan (posisi)

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada karyawan yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasa kerja.

b. Pangkat (golongan)

Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat (golongan), sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru itu akan merubah perilaku dan perasaannya.

c. Umur

Dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan umur karyawan. Umur di antara 25 tahun sampai 34 tahun dan umur 40 sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan.

d. Jaminan finansial dan jaminan sosial

Masalah finansial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

e. Mutu pengawasan

Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting artinya dalam menaikkan produktifitas kerja. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja (sense of belonging). As’ad (2004, p. 112).

Sedangkan Faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja menurut Blum (1956) sebagai berikut :

a.       Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak dan harapan.

b.      Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, kesempatan berkreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan.

c.       Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil baik yang menyangkut pribadi maupun tugas. As’ad (2004, p.114).

Berbeda dengan pendapat Blum ada pendapat lain dari Gilmer (1966) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut:

a. Kesempatan untuk maju

Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja.

b. Keamanan kerja

Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja.

c. Gaji

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya.

d. Perusahaan dan manajemen

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan kerja karyawan.

e. Pengawasan (Supervise)

Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turn over.

f. Faktor intrinsik dari pekerjaan

Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan.

g. Kondisi kerja

Termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat parkir.

h. Aspek sosial dalam pekerjaan

Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja.

i. Komunikasi

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja.

j. Fasilitas

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. As’ad (2004,p. 115)

Penelitian yang dilakukan oleh Caugemi dan Claypool (1978) menemukan bahwa hal-hal yang menyebabkan rasa puas adalah:

1.      Prestasi

2.      Penghargaan

3.      Kenaikan jabatan

4.      Pujian.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan adalah:

1.      Kebijaksanaan perusahaan

2.      Supervisor

3.      Kondisi kerja

4.      Gaji

Burt mengemukakan pendapatnya tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hubungan antar karyawan, antara lain:

o   Hubungan antara manajer dengan karyawan

o   Faktor fisik dan kondisi kerja

o   Hubungan sosial di antara teman sekerja

o   Emosi dan situasi kerja

2. Faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan:

o   Sikap orang terhadap pekerjaannya

o   Umur orang sewaktu bekerja

o   Jenis kelamin

3. Faktor-faktor luar (extern), yaitu berhubungan dengan faktor-faktor yang mendorong karyawan yang berasal dari luar selain dirinya sendiri, yaitu:

o   Keadaan keluarga karyawan

o   Rekreasi

o   Pendidikan (training, up grading dan sebagainya). As’ad (2004,p.112).

Berdasarkan indikator yang menimbulkan kepuasan kerja tersebut di atas akan dapat dipahami sikap individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan persepsi pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya. Oleh karenanya sumber kepuasan seorang karyawan secara subyektif menentukan bagaimana pekerjaan yang dilakukan memuaskan. Meskipun untuk batasan kepuasan kerja ini belum ada keseragaman tetapi yang jelas dapat dikatakan bahwa tidak ada prinsip-prinsip ketetapan kepuasan kerja yang mengikat dari padanya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Permintaan sumber daya manusia dimodifakasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan. Pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan trend perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.htm

Greer, Charles R. Strategi dan Sumber Daya Manusia: Perspektif Manajerial Umum. New Jersey: Prentice Hall, 1995.

Read More